Tindak pidana perdagangan orang (tppo) di indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang paling sering menjadi korbannya adalah perempuan. ada banyak hal yang menyebabkan perempuan sering menjadi target kejahatan oleh pelaku tppo di indonesia, salah satunya ialah berkaitan dengan efisiensi penerapan peraturan tppo dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (uu ptppo) serta perbandingan pengaturannya. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pasal dalam kuhp yang mengatur terkait tppo yakni pasal 296, pasal 297 dan pasal 506, kemudian juga uu ptppo, dalam unsur-unsur tindakan tppo yang diatur telah mencakup keseluruhan bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku. pasal kuhp tersebut memiliki perbedaan dengan uu ptppo dari segi pengaturan minimal pidananya serta unsur-unsur tppo yang diatur didalamnya. kemudian, hanya ada satu pasal yang mengatur terkait perempuan sebagai korban tppo. pada putusan nomor 155/pid.sus/2023/pn tar yang merupakan kasus perempuan sebagai korban tppo, melalui pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, hakim memutuskan perkara dengan memilih dakwaan alternatif kedua yakni pasal 296 kuhp dan mengesampingkan pasal 10 uu ptppo sebagai dakwaan pertama jaksa penuntut umum karena adanya salah satu unsur tindakan yakni “menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan oleh pelaku serta hanya ada diatur dalam pasal 296 kuhp. meskipun keseluruhan unsur tindakan dalam pasal 10 uu ptppo telah dipenuhi oleh pelaku serta dengan fakta bahwa pemidanaannya terhadap pelaku akan tidak maksimal, hakim tetap memutus menggunakan pasal 296 kuhp. kata kunci: hukum pidana, perempuan sebagai korban, tindak pidana perdagangan orang

The crime of human trafficking in indonesia increases every year, with women being the most frequent victims. there are many things that cause women to often become the target of criminal doers of human trafficking in indonesia, one of which is related to the efficiency of the implementation of the crime of human trafficking regulations in the articles of the criminal code (kuhp) and law number 21 of 2007 concerning the eradication of human trafficking as well as a comparison of their arrangements. this research employs normative juridical research methods, including the statutory approach, concept approach, and case approach. the results of the research show that the criminal code and the ptppo law regulate tppo through three articles (296, 297, and 506) and comprehensive coverage of all frequently committed crimes. however, the criminal code and the ptppo law differ in terms of the minimum penalty and regulated tppo elements. additionally, only one article regulates women as tppo victims. in decision number 155/pid.sus/2023/pn tar, a case involving women as victims of tppo, the judge decided the case based on juridical and non-juridical considerations. the judge chose the second alternative charge, article 296 of the criminal code, and ruled out article 10 of the ptppo law as the first charge of the public prosecutor. this decision was made because the perpetrator only committed one element of action, which is 'making it a profession or habit', and this is only regulated in article 296 of the criminal code. despite the perpetrator fulfilling all elements of the action in article 10 of the ptppo law and the fact that their punishment will not be maximized, the judge still decided to apply article 296 of the criminal code keywords: criminal law, women as victims, crime of human trafficking