Pemaksaan pengakuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan. pemaksaan pengakuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti intimidasi, ancaman, penyiksaan, atau pemberian janji-janji palsu. pemaksaan pengakuan dapat berdampak negatif bagi tersangka, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur dalam undang-undang demikian pula dengan proses penyidikan, namun dengan adanya instrumen hukum untuk melindungi hak-hak tersangka ini belum mampu menjamin sepenuhnya hak-hak tersangka tersebut terlaksana dengan baik karena masih saja sering ditemuinya pemaksaan pengakuan dengan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka serta menjelaskan bentuk-bentuk dari pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka serta mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan dalam proses penyidikan. penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, perlindungan hukum terhadap tersangka sudah cukup jelas diatur dalam kuhap, ham, dan international covenant on civil political right (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) namun kurangnya pengawasan serta tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami pemaksaan pengakuan saat proses penyidikan menjadi celah sehingga aparat khususnya penyidik masih melakukan tindakan pemaksaan pengakuan dengan kekerasan. kedua, bentuk-bentuk dari pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik ini ada dua bentuknya yaitu pemaksaan pengakuan secara fisik dan secara non-fisik (psikis) maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan secara fisik dan psikis dapat terapkan ketentuan menurut pasal 335 kuhp, pasal 351 kuhp, disiplin dan kode etik (pemberhentian dengan tidak hormat). kata kunci : perlindungan hukum, tersangka, pemaksaan pengakuan, penyidik, kuhap

Forcing a confession violates a suspect's rights in the investigation process. there are several techniques to force confessions, including threats, coercion, torture, and false promises. the effects of coercing a confession may be detrimental to the suspects' physical, mental, and legal health. laws and the investigative procedure have governed suspects' legal protection. however, because pressured confessions, including violence against suspects during the investigative process, continue to occur often, the establishment of legal instruments safeguarding the suspect's rights has not been able to guarantee that the suspect's rights are appropriately applied completely. this study aimed to identiö' the legal protections available to suspects, clarifr the types of coerced confessions that investigators may use on suspects, and ascertain the criminal responsibility of investigators who coerce confessions from suspects while conducting an investigation. normative approaches, a legal approach, and a case approach are used in this study, together with secondary data gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. the study demonstrated that the international covenant on civil and political rights, the criminal procedure code, and human rights govern suspects' legal protection. however, the absence of oversight and specific protection laws for suspects compelled into forced confessions for the inquiry has created a gap that allows investigators to use violence to extract confessions. second, investigators can coerce confessions in two ways: physically and non-physically (psychologically). because of this, investigators who coerce confessions using physical or psychological means may face criminal penalties, as stipulated by articles 335 and 351 of the criminal code and the discipline and code of ethics (disrespectful dismissal). keywords: legal protection, suspects, coerced confession, investigators, criminal procedure code