Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan profesionalisme pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pilkada dan mengetahui sanksi bawaslu dalam pilkada dalam studi kasus bawaslu ktt. bawaslu dalam regulasi yang ada hendaknya terus berupaya memaksimalkan profesionalismenya sebagai lembaga public, kedepan sanksi yang diberikan dkpp sebaiknya pemberhentian karena profesionalisme itu merupakan pedoman dasar penyelenggaraan pemilihan baik pemilu maupun pilkada serta peran penting masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pilkada demi terciptanya penyelenggaraan pilkada yang bermartabat. hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tentang profesionalisme badan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pilkada sudah baik secara ketentuan perundang undangan sampai pada peraturan dkpp tentang kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan aspek profesionalisme, seperti ketidak cermatan, ketidak telitian, dan mal administrasi serta kredibilitas dan integritas yang selama ini menjadi tolak ukur penyelenggara pemilu karena yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika, yang melanggar etika adakalanya tidak masuk ke ranah pelanggaran hukum. dalam pilkada serentak tahun 2020 yang pada putusan sidang dkpp nomor: 71-pke-dkpp/vii/2020 yaitu dianggap tidak professional dalam menindaklanjuti laporan serta hanya menjatuhkan sanksi peringatan 1 kepada komisioner bawaslu kabupaten tana tidung serta masih kurangnya pengalaman-pengalaman anggota terkait kepemiluan terhadap laporan atau temuan pelanggaran pilkada yang terjadi dan adanya komisioner yang lemah secara kompetensi dan tidak profesional secara etik terkait kepemiluan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan kinerjanya bawaslu kabupaten tana tidung. kata kunci: profesionalitas, sanksi, bawaslu, pilkada.

Tidak Tersedia Deskripsi