UPT. Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Layanan Transportasi Berbasis Online

Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Layanan Transportasi Berbasis Online

Pengarang : Irfandy Heryan

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2023
    SKRIPSI

Abstrak Indonesia

Teknologi secara umum merupakan ilmu yang berhubungan dengan alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. manusia mengawali penggunaan teknologi ini dengan penggunaan sumber daya alam dan mengubahnya menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. istilah teknologi terdiri dari dua kata yaitu techne yang dalam bahasa yunani berarti keterampilan dan logos yang berarti ilmu. transportasi memegang peranan penting di indonesia, dalam pembangunan ekonomi misalnya meningkatkan pendapatan nasional serta memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. faktor keamanan, kenyamanan, dan kecepatan ke tempat tujuan menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi guna efisiensi dan penghematan biaya. maka dari itu angkutan umum menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi aktifitasnya sehari-hari. rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap mitra layanan transportasi dalam pelaksanaan perjanjian berbasis online dimasa yang akan datang. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridif normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi dan teori. pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif yaitu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. dan yang kedua secara reprensif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran. sehingga dasar hukum yang digunakan adalah kitab undang–undang hukum perdata (kuh perdata) dan peraturan menteri perhubungan no. 108 tahun 2017. pengaturan hukum belum memberikan perlindungan hukum terhadap mitra layanan karena aturan yang belum secara spesifik mengatur hubungan antara penyedia aplikasi. kata kunci : perlindungan, hukum, mitra layanan transportasi

Abstrak Indonesia

Technology in general is a science related to tools that can facilitate human work more easily. humans started using technology by using natural resources and turning them into various kinds of simple tools. the term technology consists of two words, namely techne which in greek means skill, and logos which means knowledge. transportation plays an important role in indonesia, eg. in economic development such as increasing national income and providing employment opportunities for the community. the factors of safety, comfort, and speed to the destination are among the problems that must be overcome for efficiency and cost savings. therefore, public transportation is one of the choices of the community to fulfill their daily activities. the present research was conducted to answer the question: how was the concept of legal protection of transportation service partners in the implementation of online-based agreements in the future? the method employed in this research was normative juridical which aimed to produce arguments and theories. the approach used to answer this legal issue was the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. the result of this research was that the form of legal protection was done in two ways, namely preventively which was the form of protection provided by the government with the aim of preventing violations. the second was repressive, which was the form of protection provided by the government with the aim of resolving disputes if violations occurred. thus, the legal basis used was the civil code and regulation of the minister of transportation no. 108 of 2017. in this case, the legal arrangement had not provided legal protection to service partners because the rules had not specifically regulated the relationship between application providers. keywords: legal protection, transportation service partners