Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di kota tarakan ditinjau dari perspektif undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. pertama, problematika penerapan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota tarakan. kedua, peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melindungi hak pendidikan anak. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di kota tarakan berdasarkan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di 3 instansi, yakni dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan dinas pendidikan kota tarakan. kemudian untuk data sekundernya berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang no. 35 tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi anak-anak terlantar secara tepat masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan kerjasama antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak terlantar sesuai dengan undang-undang no.35 tahun 2014. kata kunci : pemenuhan hak, anak terlantar, perlindungan anak

This research intended to answer two questions related to the fulfillment of the right to education of abandoned children in tarakan city from the perspective of law no. 35 of 2014 concerning child protection. first, the problematic implementation of law no35 of 2014 concerning child protection in tarakan city. second, the role of women's empowerment and child protection as well as population control and family planning in protecting children's right to education. the objective of this research was to determine and explain the fulfillment of the right to education of abandoned children in tarakan city based on law no. 35 of 2014 concerning child protection. this research was empirical legal research conducted directly in the field, and the data collected were primary data and secondary data. the primary data were the data obtained directly from interviews with several resource persons in 3 agencies, namely the office of women's empowerment, child protection, population control, and family planning; the office of social and community empowerment, and the office of education of tarakan city. then the secondary data were in the form of laws, regulations, books, journals, articles, and other supporting data. the results showed that although law no. 35 of 2014 provided a strong legal basis for protecting children's rights, there were challenges in its implementation in the field. the constraints such as the lack of coordination between institutions and the inability to identify abandoned children appropriately were still obstacles in fulfilling the right to education of abandoned children. this research provided recommendations for improving inter-institution cooperation and increasing public awareness about the importance of fulfilling the right to education of abandoned children in accordance with law no. 35 of 2014. keywords: fulfillment of rights, abandoned children, child protection