Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap pencemaran sungai di kabupaten malinau dengan studi kasus jebolnya tanggul tuyak hutan. pertama, bagaimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten malinau. kedua, bagaimana konsep ideal penegakan hukum administrasi lingkungan oleh pemerintah daerah kabupaten malinau terhadap kasus pencemaran sungai. tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten malinau serta mengetahui konsep ideal penegakan hukum administrasi lingkungan oleh pemerintah kabupaten malinau.penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dimana penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan sekunder serta penelitian ini melakukan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara serta melakukan penelitian kepustakaan.kewenangan pemerintah kabupaten malinau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 6 tahun 2023 memuat kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap perusahaan pt kpuc mengenai pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang 32 tahun 2009 dikarenakan sebelum perubahan mengenai penerbitan perizinan hanya didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi dan hanya pemerintah provinsi yang dapat melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan, namun pemerintah daerah kabupaten malinau yang menerbitkan terlebih dahulu perizinan pt kpuc. mengenai konsep ideal penegakan hukum yang harus dilakukan pemerintah kabupaten malinau yaitu meningkatkan keefektivitas pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berada di wilayah kabupaten malinau usaha.

The present research aimed to answer two questions relating to the environmental administration law enforcement against the river pollution in malinau regency with a case study of the breakdown of the tuyak hutan embankment. first, how was the authority of the regional government of malinau regency? second, how was the ideal concept for environmental administration law enforcement by the regional government of malinau regency against the river pollution case? the objectives of this research were to determine the authority of the regional government of malinau regency and to determine the ideal concept of environmental administration law enforcement by the regional government of malinau regency. this research was normative research in which it employed a qualitative approach to primary and secondary materials and this research carried out legal material collection techniques by conducting field observations, interviews, and library research. the authority of the regional government of malinau regency as intended in law no. 6 of 2023 contained the authority of the regional government of regency/city, so that, in the implementation of the environmental administration law enforcement against pt. kpuc regarding environmental pollution based on law no. 32 of 2009 was due to before the change regarding the issuance of permits, it was only delegated to the provincial regional government and only the provincial government could carry out environmental administration law enforcement. however, the regional government of malinau regency first issued the permits for pt. kpucregarding the ideal concept of law enforcement that must be carried out by the regional government of malinau regency, namely increasing the effectiveness of supervision of those responsible for businesses or activities located in the business area of malinau regency.