Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan perlakuan yang adil, baik dalam hukum maupun pemerintahan. reformasi pemerintahan dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, namun dalam kenyataannya dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak ditemui penyimpangan, dimana masih ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu perlakuan yang sama dan adil. permasalahan diatas, membuat lahirnya ombudsman republik indonesia lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemeritahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance sebagai salah satu tugas ombudsman. hasil penulisan pelaksanaan fungsi ombudsman republik indonesia perwakilan kalimantan utara dalam mengawasi pelayanan publik bidang pertanahan di kota tarakan di lakukan dalam bentuk sosialisasi, talkshow, dialog interaktif, sarasehan, kuliah umum dan lainnya serta melakukan kegiatan investigasi. melakukan penanganan pengaduan masyarakat di bidang pertanahan melalui investigasi, klarifikasi, mediasi, dan monitoring tidak menjalankan rekomendasi ombudsman dengan alasan-alasan yang tidak dapat di terimah oleh ombudsman maka ombudsman dapat meberika sanksi berupa publikasi di media dan pemberian sanksi adminstrasi.

Every citizen entitled to get equation on fair treatment, both in the law and government. reform of government with the aim of creating a good governance, clean and efficient in order to achieve prosperity for all citizens, but in reality in practice the public service still dominated, irregularities where there are still their citizens who do not get what they are entitled which is the same treatment and fair. problems above, make the establishment of ombudsman republic indonesia as a state institution that are independent and had no organic relationship with state institutions and another governmental agency, and their duty and free from intervening portion of the wealth of other powers. in the pursuit of good governance one of the tasks of the ombudsman. the results of the study the exercise of ombudsman republic indonesia representatives in north borneo in keep an eye on public service the field of land at tarakan have been held by in the form of the socialization, talk show, an interactive dialogue, the seminar, a general lecture and others and performs activities investigation. do handling of complaints in the field of land through investigation, clarification, mediation, and monitoring did not practice recommendations ombudsman these are the reasons that cannot be received by the ombudsman so ombudsman can give sanctions in the form of publication in the media and administrative sanctions.