Frofil hukum tindak pidana pelayaran untuk pelaku pelanggarana tindak pidana di bidang tindak pidana pelayaran di perairan indonesia khususnya di tarakan merupakan tindakan yang merugikan negara. hal ini dikarenakan karena alasan tingkat kebutuhan dan dianggap mudah untuk diselesaikan tanpa perlu melalui proses hukum. permasalahannya adalah adanya ketidak tegasan oleh aparat penegak huku yang berkepentingan di laut dalam melakukan penegakan hukum, dan disisi lain bahwa apakah hukuman pidana pelayaran sudah dianggap sesuai dengan tujuan pemindanaan dan system pemindanaan di indonesia sehingga bisa memberikan efek jerah kepada pelaku. hal yang terpisah dari maraknya pelanggaran tindak pidana pelayaran juga masih banyak tumpang tindih antara penegak hukum yang ada di laut sehingga menambah pundi tidak adanya kepastian hukum bahwa siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelayaran.pada hakekatnya undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran sudah jelas mengatakan bahwa syahbandar melakukan pemeriksaan dan penyimpanan dokumen kapal, dan tidak menyebutkan instansi yang terkecuali penyidikan oleh penyidik polri,tni al dan ppns apabila ada tindak pidana pelayaran berdasarkan laopran atau tertangkap tangan. dalam hal tindak pidana pelayaran selalu di finisikan salah yaitu dengan alasan bahwa adanya dugaan sehingga dapat melakukan pemeriksaan dokumen kapal walaupun persyaratan dan kelengkapan kapal sudah di miliki oleh setiap kapal sebelum berlayar namun tetap di permasalahkan sehingga timbul pemikiran dari masyarakat bahwa tidak adanya kepastian hukum di indonesia. hasil penelitian ini adalah peran dan peranan kesyabandaran dan otoritas pelabuhan dalam penegakan hukum dilaut terhadap pelaku tindak pidana pelayaran.dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah indonesia.

Tidak Tersedia Deskripsi