Keuangan negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga kehadiran ahli dalam pembuktian persidangan seakan menjadi kewajiban. bahwa pengertian keuanngan negara tidak diatur secara normatif dalam undanng-undang tindak pidana korupsi, melainkan diatur di dalam ketentuan umum undang-undang aquo yang hingga saat ini, pengertian keuangan negara tersebut mengalami diskursus dan melahirkan sebuah teori baru terkait teori transformasi keuangan publik yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli yang menginginkan pemisahan antara keuangan negara dengan keuangan negara yang telah disertakan sebagai modal dalam perusahaan, yang dalam hal ini yakni bumn/bumd. bahwa lahirnya teori transformasi keuangan publik telah menimbulkan implikasi besar terkait penerapan undang-undang tipikor terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh bumn/bumd, dimana bagi kalangan yang setuju dengan teori tersebut, maka undang-undang korupsi tidak dapat diberlakukan, namun bagi kalangan yang menolak pemisahan keuangan negara sebagai modal perusahaan, maka undanng-undang korupsi dapat diterapkan. namun kemudian, timbul permasalahan jika undang-undang korupsi diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan bumn/bumd terkait pengembalian keuangan negara yang dikembalikan oleh terpidana, apakah dikembalikan kepada perusahaan bumn/bumd atau negara. untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara studi peraturan perundangundangan yang kemudian hasilnya akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian. hasil penelitian yang didapat adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam perkara korupsi di sector perusahaan bumn/bumd sebagaimana dalam putusan nomor: 40/pid.sus-tpk/2019/pn ptk, namun aturan terkait pengembalian keuangan negaranya belum diatur lebih lanjut, apakah jika terdapat pengembalian kerugian, keuangan tersebut dikembalikan kepada perusahaan atau negara. kata kunci: kerugian, keuangan negara, tindak pidana, korupsi, bumn/bumd, teori transformasi keuangan publik

State finance is one of the elements that must be proven in corruption cases so that the presence of experts in evidentiary trials seems to be an obligation. that the notion of state finances is not regulated normatively in the corruption crime act, but rather is regulated in the general provisions of the aquo law. until now, the notion of state finances has undergone discourse and spawned a new theory related to the theory of transformation of public finances which has created difference’s opinion among experts, which want a separation between state finances and state finances that have been included as capital in the company, which in this case is bumn/bumd. that the emergence of the public finance transformation theory has had major implications regarding the application of the anti-corruption law against acts of corruption committed by bumn/bumd, where for those who agree with this theory, the corruption law cannot be enforced, but for those who reject the separation state finances as company capital, then corruption laws can be applied. however, problems arise if the corruption law is applied to crimes committed by bumn/bumd companies related to the return of state finances returned by the convict, whether returned to the bumn/bumd company or the state. to achieve the research objectives, the research method used is a normative method with a statutory approach. the data collection method used is by means of a study of statutory regulations and then the results will be analyzed and described to describe the results of the research. the research results obtained are that the corruption crime law can be applied in corruption cases in the bumn/bumd company sector as in decision number: 40/pid.sus-tpk/2019/pn ptk, but the rules regarding returning state finances have not been regulated more further, whether if there is a return of losses, the finance is returned to the company or the state. keywords: losses, state finances, crime, corruption, bumn/bumd, public finance transformation theory