Presiden melalui pidato kenegaraan tanggal 16 agustus 2019 meminta ijin kepada rakyat indonesia di hadapan sidang dpr republik indonesia untuk memindahkan ibu kota negara republik indonesia ke kalimantan timur. dalam penyampaian visi-misi terkait pembangunan ibu kota negara tersebut, presiden jokowi menyampaikan tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang indonesia sentris buka jawa sentris. visi misi mulia ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya uu no. 3 tahun 2022 tentang pemindahan ibu kota negara, memindahkan ibu kota negara adalah pekerjaan besar memindahkan kehidupan berbangsa ke lokasi baru, dengan keadaan seperti dibutuhkan perangkat undang-undang sebagai payung hukum yang harapannya bisa mewakili aspirasi rakyat indonesia. berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian kekuatan dasar hukum pemindahan ibu kota negara ini ada dua (2) rumusan masalah yaitu partisipasi publik dan kewenangan kepala otorita ikn sebagai kepala pemerintahan setingkat pemerintah daerah. dalam penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil penelitian menunjukkan secara yuridis, uu no. 3 tahun 2022 belum tersedia sarana untuk mmenyampaikan aspirasi publik dalam pembangunan ibu kota negara dan memberikan kewenangan yang terlalu besar ke kepala otorita ikn. harapannya demi kemajuan bangsa dan negara republik indonesia perlu melakukan revisi undang-undang no. 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara kata kunci: undang-ungang, partisipasi publik, kewenangan.

The president through his state of the union address on 16 august 2019 asked the indonesian people for permission before the session of the dpr of the republic of indonesia to move the republic of indonesia's state capital to east kalimantan. in conveying the vision and mission related to the development of the national capital city, president jokowi conveyed his goal to realize development that is indonesia centric, not java centric. this noble vision and mission was then followed up with the issuance of law no. 3 of 2022 concerning the transfer of the state capital, moving the state capital is a big job in moving the life of the nation to a new location, under such circumstances a law is needed as a legal umbrella which hopes to represent the aspirations of the indonesian people. based on the background, the issues raised in this study of the basic strength of law for the relocation of the state capital are two (2) formulations of the problem, namely public participation and authority of the head of the ikn authority as the head of government at the regional government level. this research uses a type of normative legal research, with the approach used is the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). the results of the study show that legally, law no. 3 of 2022 there are no facilities available to convey public aspirations in the development of the state capital and give too much authority to the head of the ikn authority. the hope is that for the progress of the nation and the republic of indonesia, it is necessary to revise law no. 3 of 2022 concerning the state capital keywords: law, public partisipation, authority.