Wilayah perbatasan negara kesatuan republik indonesia (nkri) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. letak strategis wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) yang berada di antara dua benua yaitu benua australia dan benua asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra hindia dan samudra pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu lintas antar negara. indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu malaysia, singapura dan philipina. indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah + 17.508 pulau menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia (trafficking in person), terorisme, maraknya kejahatan trans nasional serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, karakteristik penegakan hukum kepolisian republik indonesia di daerah perbatasan dan kendala dalam penegakan hukum kepolisian republik indonesia di daerah perbatasan. penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach). hasil penelitian menunjukkan karakteristik penegakan hukum kepolisian republik indonesia di daerah perbatasan dilakukan dengan metode: 1) pendekatan state security berorientasi pada keamanan territorial negara yakni untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dengan pengerahan kekuatan militer. state security, hanya mencakup area politik dan militer, diamana keamanan negara hanya dapat terwujud bila dikawal secara ketat oleh militer. 2) human security mulai menjadi prioritas ketika isu-isu kesejahteraan, sosial, dan lingkungan hidup mengemuka. kebutuhan akan keamanan manusia yang terpenuhi merupakan modal utama bagi upaya menjaga keamanan negara. pendekatan tersebut menekankan pada aspek kemanan manusia dalam pengertian luas yakni keamanan akan faktor ekonomi, kesehatan, dan lainnya. kendala penegakan hukum kepolisian 1) struktur hukum, 2) substansi hukum, dan 3) budaya hukum. kata kunci: penegakan hukum, kepolisian, wilayah perbatasan.

The border area of the unitary state of the republic of indonesia (nkri), which includes land and water areas, is a manifestation of a country's sovereignty. the strategic location of the territory of the unitary state of the republic of indonesia (nkri) which is between two continents, namely the continent of australia and the continent of asia and flanked by two oceans, namely the indian ocean and the pacific ocean, is a potential area for traffic routes between countries. indonesia is directly bordered by three countries both on land and sea, namely malaysia, singapore and the philippines. indonesia as an archipelagic country which has a total of + 17,508 islands raises various problems such as the blurring of national boundaries, smuggling of goods and services, illegal logging (illegal logging), human trafficking (trafficking in person), terrorism, the rise of trans-national crimes and exploration and exploitation of natural resources. based on the background, the two issues raised in this research are, characteristics of indonesian police law enforcement in border areas and constraints in indonesian police law enforcement in border areas. this research uses the type of normative legal research, with the approach used is statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case studies (case approach. the results of the study show that the characteristics of law enforcement for the indonesian national police in the border areas are carried out using the following methods: 1) the state security approach is oriented towards the state's territorial security, namely to maintain the sovereignty and integrity of the state by deploying military force. state security, only covers the political and military areas, where state security can only be realized if strictly guarded by the military. 2) human security begins to become a priority when welfare, social and environmental issues come to the fore. the need for human security that is fulfilled is the main capital for efforts to maintain national security. this approach emphasizes aspects of human security in a broad sense, namely security on economic, health, and other factors. obstacles to police law enforcement 1) legal structure, 2) legal substance, and 3) legal power. keywords: law enforcement, police, border.