Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, yang biasanya disebut dengan government contract. dalam hal ini pemerintah, memanfaatkan instrumen hukum perdata oleh pemerintah, sehingga kontrak yang dibuat oleh pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan kontrak privat pada umumnya. adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, kedudukan para pihak dalam kontrak kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta, dan kedua, perlindungan hukum terhadap para pihak jika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi). penelitian ini. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), hasil penelitian kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah jika terjadi wanprestasi melalui regulasi kata kunci: kontrak, kerjasama, barang/jasa, pengadaan, pemerintah daerah

Contracts that involve the government as a party, which are usually referred to as government contracts. in this case, the government takes advantage of civil law instruments by the government, so that contracts made by the government have different characteristics when compared to private contracts in general. the existence of elements of public law causes the rules and legal principles in private contracts to not fully apply to contracts made by the government. and second, legal protection for the parties in the event of a breach of contract (default). this research. the type of research used is normative legal research, with the approach used is statute approach, and conceptual approach the results of the study the position of the parties in the agreement for the procurement of goods/services from various parties was found and where the parties tried to keep their rights and interests protected by law. the parties involved in the procurement of goods/services are each given the opportunity to participate in drafting a contract or agreement and study it for implementation. however, in practice, the position of users of goods/services with providers of goods/services is often in an unbalanced state, users of goods/services are often in a stronger position, while providers of goods/services are in a weak position so that according to the conditions proposed by the users of goods/services, /service. legal protection of the parties in the government goods/services procurement agreement in the event of a default through regulation keywords: contracts, cooperation, goods/services, procurement, local government