
Ratio Legis Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Malinau
Pengarang : Vithreesmiani
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2022Abstrak Indonesia
Pada saat ini, persoalan yang marak terjadi adalah masalah politisasi asn yang bersinggungan dengan penerapan asas netralitas dalam pemilihan umum (pemilu). kekhawatiran publik terhadap keberpihakan asn memang tidak berlebihan karena institusi ini sangat rentan dan mudah menjadi wilayah konflik kepentingan politis.permasalahan yang diangkat, yaitu apa yang menjadi dasar pemikiran lahirnya aturan netralitas pegawai negeri sipil dalam pilkada? serta bagaimana sanksihukum bagi asn yang tidak netral dalam pilkada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparatitive approach). berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa asn sebagai pelayan public, pelaksana kebijakan pemerintahan, pengguna fasilitas negara dan pelaksana fungsi pemerintahan sehingga asn tidak boleh berapliasi kepada salah satu peserta pemilu yang dapat mengganggu fungsinya yang diberikan oleh undang-undang-undang. sanksi hukum bagi asn yang terbukti melanggar asas netralitas dalam pemilihan kepala daerah mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat yaitu pemecatan dari asn sebagai wujud penegakan hokum dalam negara yang berdasarkan hokum. dalam dalam tataran praktis pemberian sanksi kepada asn yang melanggar asas netralitas sulit dilaksanakan, karena terkait dengan berbagai kepentingan. kata kunci, ratio legis, netralitas, apararatur sipil negara.
Abstrak Indonesia
At this time, the problem that is rife is the problem of the politicization of asn which intersects with the application of the principle of neutrality in general elections the public's concern about asn's alignment is indeed not excessive because this institution is very vulnerable and easily becomes an area of political conflict of interest. as well as how the legal sanctions for neutral asn in the election of this research use normative juridical research methods. the approach used is the conceptual approach, and statuta approach based on the results of the study that asn as a public servant, implementing government policies, using state facilities and carrying out government functions asn cannot provide services to one of the election participants which can interfere with the functions provided by law. legal sanctions for asn violating the principle of neutrality in regional head elections range from light to severe sanctions, namely dismissal from asn as a form of law enforcement in a country based on law. on a practical level, sanctions for asn who violate the principle of neutrality are difficult to implement, because they are related to various interests. keywords, ratio legis, neutrality, state civil apparatus.