Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tahap penting dalam system pemasyarakatan, khususnya terhadap narapidana kasus narkotika. namun dengan penundaan penerapan putusan mahkamah agung nomor 28 p/hum/2021, maka pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus narkotika menjadi terhambat. penelitian ini bermaksud untuk menjawab 2 pertanyaan terkait penundaan penerapan putusan mahkamah agung nomor 28 p/hum/2021. pertama, yaitu bagaimana konsekuensi hukum penundaan penerapan putusan mahkamah agung nomor 28 p/hum/2021 terhadap narapidana kasus narkotika, dan yang kedua yaitu apa hambatan yang menyebabkan penundaan penerapan putusan mahkamah agung nomor 28 p/hum/2021 terhadap narapidana kasus narkotika. skripsi ini merupakan penelitian secara normatif yang menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang didapatkan dari peraturan perundang – undangan. kemudian untuk data sekundernya berupa buku, dokumen resmi, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. perlunya keadilan kepada seluruh narapidana dengan tidak melakukan penundaan penerapan putusan mahkamah agung no. 28 p/hum/2021 terhadap narapidana kasus narkotika. kata kunci : pembebasan bersyarat, putusan ma, narapidana

Parole is one of the important stages in the correctional system, especially for prisoners in narcotics cases. however, the delay of supreme court decision number 28 p/hum/2021 implementation has hampered parole grant for prisoners in narcotics cases. this research aimed to answer two questions regarding the delay of supreme court decision number 28 p/hum/2021 implementation. the first question was what were the legal consequences of delaying the implementation of supreme court decision number 28 p/hum/2021 for prisoners in narcotics cases, and the second one was what were the obstacles that caused the delay in implementing supreme court decision number 28 p/hum/2021 for prisoners in narcotics cases. this research was a normative research that focused on the legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues at hand by using the primary and secondary data. primary data were obtained from laws and regulations. then the secondary data were gathered from books, official documents, journals, articles, and other supporting data. overall, justice for all prisoners is urgently needed by not delaying the implementation of supreme court decision no. 28 p/hum/2021, mainly for the prisoners in narcotics cases. keywords: parole, supreme court decision, prisoners