Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan terkait kewenangan bawaslu kalimantan utara dalam penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kalimantan utara. pertama, bagaimana penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah? kedua, hambatan kewenangan bawaslu dalam penanganan penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kalimantan utara? skripsi ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah. pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih pimpinan daerah diantaranya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. pemilihan kepala daerah selalu ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif yaitu praktik politik uang, diperlukan penanganan pelanggaran terkait pelanggaran administrasi pemilihan tsm. dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, penanganan pelanggaran tsm dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsm dan penanganan pelanggaran pidan pemilihan. mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsm diatur dalam peraturan bawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. kedua, dalam hal penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsm bawaslu memiliki hambatan kewenangan yaitu terkait pemenuhan unsur pelanggaran administrasi pemilihan tsm dapat dikatan pelanggaran administrasi pemilihan tsm, teknis pelaksaan, kekurangan aparatur atau sumber daya manusia (sdm) dan sarana prasarana. kata kunci : pilkada, bawaslu, penanganan politik uang, hambatan kewenangan.

This research was intended to answer two questions related to the authority of the north kalimantan election supervisory agency in handling the practice of money politics in regional elections. first, how was money politics controlled in regional elections? the second was what obstacle does the election supervisory agency authority have in handling money politics in regional elections? this research is normative research using the statutory, case, and conceptual approaches. the research data were primary legal and secondary legal materials. primary legal material is laws and regulations related to research, and secondary legal material is obtained from books, journals, and scientific papers. the regional election is a provincial election leader, including the election of the governor and deputy governor, regent and deputy regent, and mayor and deputy mayor. the regional election is consistently found to provide structured, systematic, and massive election administration violations; money politics, which is necessary to handle the election administration violations. these findings categorized violation handling into two types. 1) ssm election administration violation handling and criminal election handling. the mechanism of handling ssm election administration violations is regulated in election supervisory agency regulation number 9 of 2020 concerning procedures of handling election administration violations for governor and deputy governor, regent and deputy regent, and mayor and deputy mayor that appears in a structured, systematic and massive approach. 2) in handling ssm election administration violations, the election supervisory agency has an authority issue; the fulfillment of ssm election administration violation elements such as election administration violations, implementation techniques, lack of human resources, and infrastructure. keywords: regional election, election supervisory agency, handling money politics, obstacles to authority.