Penelitian ini berjudul pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta merupakan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait prosedur pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure dan perlindungan hak normatif tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan alasan force majeure. skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. hasil penelitian: pertama pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure dapat dilakukan secara sepihak yang diatur di dalam pasal 154a ayat 1 huruf d undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. kedua, terdapat pengurangan hak normatif tenaga kerja setelah berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure yaitu hak pesangon, hak sebelumnya yang di atur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan hak pesagon terhadap tenaga kerja yang diputus hubungan kerja dengan alasan force majeure sebesar 1 dikali upah pesangon, semetara undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja hanya memberikan hak pesangon sebesar 0,5 dikali upah pesangon apabila perusahaan tutup, 0,75 dikali upah pesangon apabila perusahaan tidak dalam keadaan tutup. kata kunci : pemutusan hubungan kerja, force majeure, prosedur, hak normatif.

This study focused on the termination of employment due to force majeure. termination of employment for reasons of force majeure, according to law number 11 of 2020 concerning job creation, frequently causes problems that take time to resolve. the act law no. 11 of 2020 on copyright is an act law aimed at improving the investment climate and achieving legal certainty. this study sought to address issues concerning the procedure for terminating employment for reasons of force majeure and the protection of normative labor rights for companies terminating employment for reasons of force majeure. this study applied normative research methods. primary and secondary legal materials were included in the legal materials. according to the study's findings, termination of employment for reasons of force majeure could be carried out unilaterally, as specified in article 154a paragraph 1 letter d of law number 11 of 2020 on job creation. second, following the enactment of law number 11 of 2020 concerning job creation, there was a reduction in the normative rights of workers for termination of employment for reasons of force majeure, namely severance rights, the rights mentioned above regulated in law number 13 of 2003 concerning manpower provided the proper severance pay for workers who are terminated for reasons of force majeure in the number of one time the severance pay, while law number 11 of 2020 concerning job creation only provided severance rights of 0.5 times the severance pay if the company closed, 0.75 times the severance pay if the company was not completed. keywords: termination of employment, force majeure, procedure, normative rights