UPT. Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengarang : Salina

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2023
    SKRIPSI

Abstrak Indonesia

Penelitian ini berjudul perlindungan terhadap konsumen pengguna produk kosmetika bercollagen dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut uupk nomor 8 tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terkait peredaran kosmetika bercollagen. metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. bahan hukum yang di pergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. hasil penelitian: pertama, ada dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, bpom wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usaha mendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna kosmetik, melalui bpsk (badan penyelesaian sengketa konsumen). kedua, pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengomsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara mengganti kerugian sesuai uupk nomor 8 tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24. kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, kosmetik

Abstrak Indonesia

This research is entitled protection against users of cosmetic products with collagen in perspective of law number 8 of 1999 regarding consumer protection. the consumer's position is not protected by the application and oversight of quality standards and cosmetic product quality, so there are many instances of cosmetic products that the general public purchases with the hope of achieving results in the form of flawless beauty, even endangering their health. this research aimed to answer the problems related to the legal protection of consumers for collagen cosmetic products according to uupk number 8 of 1999, and the form of responsibility of business operators related to the circulation of collagen cosmetics. the research method used was normative legal research. legal materials that were used consisted of primary and secondary legal materials. research results: first, there were two means of legal protection, namely preventive legal protection where this effort was to provide legal protection given by the government through the supervision of collagen cosmetics with the aim of preventing violations. prior to businesses distributing cosmetic products to the market, bpom was required to undertake supervision, coaching, and repressive legal protection for business actors in an effort to provide legal protection that strives to resolve disputes that arise from conflicts of interest. through bpsk, the consumer's expectations and desires as a user of cosmetics may have differed from what is currently of interest. second, the business operator was absolutely responsible for the losses experienced by the consumer as a result of consuming the illegal cosmetic products by compensating for losses in accordance with uupk number 8 year 1999 article 19 and article 24. keywords: legal protection, consumer, cosmetics