Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak. pertama, bagaimanakah implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak di pengadilan negeri tarakan dalam putusan nomor xxx/pid.sus-anak/2022/pn tar? kedua, bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan non-anonimisasi nomor 2/pid.susanak/2019/pn tar perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dipublikasikan secara elektronik dalam direktori putusan? skripsi ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan interdisipliner, yakni studi kasus terhadap putusan nomor xxx/pid.sus-anak/2022/pn tar dan nomor: 2/pid.sus-anak/2019/pn tar. sedangkan pendekatan interdisipliner digunakan untuk memecahkan isu hukum dengan berbagai sudut pandang diluar dari disiplin ilmu hukum, salah satunya adalah pendekatan psikologi. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data-data internet, ensiklopedia, dan kamus. hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, implementasi anonimisasi putusan di pengadilan negeri tarakan telah direalisasikan sejak tahun 2008 sejalan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, pedoman dalam melakukan anonimisasi berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung ri dan lampiran v surat akurasi dan pengendalian mutu data sipp tanggal 10 maret 2021. kedua, implikasi hukum terhadap putusan non-anonimisasi tidak akan membatalkan putusan dan tetap berkekuatan hukum tetap, namun publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum melalui direktori putusan akan berakibat munculnya labelisasi. kata kunci: anak, anonimisasi, putusan

This study intended to answer two questions related to the anonymization implementation on the judgment of the criminal act of sexual intercourse with children. first, how was the anonymization implementation on the judgment of the criminal act of sexual intercourse with children at the district court of tarakan in judgment number xxx/pid.sus-anak/2022/pn tar? second, what were the legal implications of the non-anonymization judgment number 2/pid.sus- anak/2019/pn tar on the criminal act of sexual intercourse with children which was published electronically in the judgment directory? this study was empirical research or field research using a case study approach and an interdisciplinary approach, namely a case study on the judgments of district court of tarakan number. xxx/pid sus-anak/2022/pn tar and number 2/pid.sus-anak/2019/pn tar, while the interdisciplinary approach was used to solve legal issues with various perspectives outside of the legal disciplines, one of which was the psychological approach. the data in this study consisted of primary data and secondary data. the primary data were the results of interviews, observations, and documentation in the field. secondary data were obtained from regulations, books, scientific journals, articles, and internet data, encyclopedias, and dictionaries. it was concluded that first, the anonymization implementation on the judgments of district court of tarakan had been realized since 2008 in line with the public information disclosure act, guidelines for anonymizing based on the decree of the chief justice of the supreme court of the republic of indonesia and attachment v letter of accuracy and quality control of sipp data dated march 10, 2021. second, the legal implications of the non-anonymization decision did not withdraw the decision and remain legally enforceable, however, publication of the identity of a child in conflict with the law through the decision directory resulted in labeling keywords: children, anonymization, judgment