Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjadi acuan utama untuk mendirikan badan hukum di indonesia, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai larangan benturan kepentingan, namun tidak menjelaskan sejak kapan seorang direksi atau dewan komisaris dinyatakan melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan serta sanksi yang diterima apabila terjadi benturan kepentingan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk benturan kepentingan dan akibat hukum dari benturan kepentingan bagi direksi dan dewan komisaris pada perseroan terbatas terbuka (tbk). metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan terbatas kurang mengatur mengenai benturan kepentingan sehingga diperlukan doktrin-doktrin untuk melengkapi pernyataan terkait benturan kepentingan sehingga sejalan dengan prinsip good coporate governance. berdasarkan hal ini negara seharusnya lebih tegas dalam menjamin perseroan di indonesia agar terhindar dari kerugian akibat benturan kepentingan

Law number 40 of 2007 concerning limited liability companies is the main reference for establishing legal entities in indonesia. the law also regulates the prohibition of conflicts of interest, but does not explain when a director or board of commissioners is declared to have conducted a transaction that causes a conflict of interest and sanctions received for conflict of interest violations. this study aimed to determine the forms of conflict of interest and the legal consequences of conflicts of interest for directors and board of commissioners in public limited liability companies (tbk). the research method used was normative research using statute and conceptual approaches. this research result showed that the limited liability company law does not regulate conflict of interest, so that doctrines are needed to complete statements regarding conflict of interest and in line with the principles of good corporate governance. based on the aforementioned point, the state should be more assertive in guaranteeing companies in indonesia to avoid losses due to conflicts of interest.