Penyebaran virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, namun juga berpengaruh terhadap perekonomian indonesia, dengan itu maka pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan keppres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019. selain itu ojk juga mengeluarkan peraturan yaitu nomor 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. dengan adanya peraturan tersebut maka dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid, yaitu terjadinya kesulitan dalam melaksanakan perjanjian kredit, yang salah satunya disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. penelitian ini bermaksud menjawab dua rumusan masalah, pertama terkait pengaruh pandemi covid-19 terhadap pemenuhan kredit perbankan. kedua, apakah penerapan klausula eksonerasi tetap digunakan pada saat pandemi covid-19. skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, dengan terjadinya pandemi covid-19 maka berpengaruh terhadap pemenuhan kredit perbankan namun, hal tersebut dapat teratasi karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan dikeluarkanya pojk nomor 11/pojk.03/2020 pasal 5 bab iii tentang restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya. klausula eksonerasi merupakan klausula yang berisikan pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, penggunaan klausula eksonerasi tidak dibolehkan dalam perjanjian kredit yang mana sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuagan nomor 1/pojk.07/2013 pasal 4 bab ii tentang perlindungan konsumen setor jasa keuangan. maka, penggunaan klausula eksonerasi pada perjanjian kredit perbankan saat pandemi covid-19 sudah tidak digunakan atau tidak termuat lagi klausula tersebut dalam perjanjian kredit. kata kunci : covid-19 perjanjian kredit, dan restrukturisasi

The spread of corona virus that occurred in early 2020 not only affected health, but also affected the indonesian economy., thus the government took action by issuing presidential decree number 12 of 2020 concerning to the determination of non-natural disasters for the spread of corona virus disease 2019. in addition, ojk also issued a regulation, namely number 11 / pojk.03 / 2020 concerning to national economic stimulus. with this regulation, it can ease the burden on people affected by the covid-19 pandemic, namely the occurrence of difficulties in implementing credit agreements, one of which is caused by the termination of employment. this study intended to answer the two formulations of problem, the first was related to the influence of the covid-19 pandemic on the fulfillment of banking loans. second, whether the application of the exoneration clause remains in use during the covid-19 pandemic. this research used normative research, using a conceptual approach, and a statue approach. the results of this study showed that the covid-19 pandemic affected the fulfillment of banking loans, however, this can be resolved due to the convenience provided by the government with the issuance of pojk number 11/pojk.03 / 2020 article 5 chapter iii concerning of credit restructuring. credit restructuring was an improvement effort made in credit activities for debtors who had the potential to have difficulty fulfilling their obligations. the exoneration clause was a clause that contains the exclusion of obligations or the transfer of responsibility in the agreement. the use of exoneration clause was not allowed in the credit agreement which was in accordance with the regulation of the ministry of foreign services authority number 1 / pojk.07/2013 article 4 chapter ii concerning consumer protection of financial services deposits. therefore, the use of exoneration clause in banking credit agreements during the covid-19 pandemic was no longer used or no longer contained in the credit agreement. keywords: covid-19, credit agreement, and restructuring