Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin dikabupaten bulungan. pertama, bagaimana pengekan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin dikabupaten bulungan? kedua, apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin dikabupaten bulungan?. skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). data dalam skripsi ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. data primer diperoleh melalui wawancara pada dinas lingkungan hidup kabupaten bulungan dan kepolisian resor bulungan, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu; undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan bupati bulungan nomor 02 tahun 2006 tentang izin pembungan air limbah ke air, sumber air dan badan air, bahan hukum sekunder; buku, jurnal, artikel, dan lainnya, bahan hukum tersier, berupa kamus besar bahasa indonesia. dari penelitan ini penulis menyimpulkan bahwa, pertama; penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin dikabupaten bulungan dari dinas lingkungan hidup kabupaten bulungan selama ini sanksi yang paling sering digunakan adalah sanksi administrasi, jika sanksi ini tidak memadai maka akan diberlakukan upaya hukum perdata dan hukum pidana sesuai uupplh tahun 2009, kedua; hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin dikabupaten bulungan adalah; kurangnya disiplin hukum dan kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha. kata kunci: penegakan hukum pidana, izin pembuangan limbah cair, usaha laundry

This research intends to answer two questions: 1) how to enforce the criminal law against the liquid waste disposal done by illegal laundry businesses in bulungan district? 2) what are the obstacles in the law enforcement against them? this is an empirical legal research that functions to see the law in reality and examine how the law work there. this applied a legal approach (statue approach) and conceptual approach. the primary data were obtained from interviews with the officers at bulungan regency’s environment office and bulungan resort police, and the secondary were taken from literature studies including primary lagal materials and secondary legal materials, primary legal materials namely; law no. 32 of 2009 on environmental protection and management, bulungan regent’s regulatoin no. 02 of 2006 on permits for wastewater pumping into water, water sources and water bodies, secondary legal material; books, journals, articles, and others, tertiary legal materials, in the form of the big dictionary based on the analysis, it shows that the law enforcement against the disposal of liquid waste done laundry businesses has been done by the bulungan regency environment office; it is done by penalizing with an administrative sanction. in case the sanction is not sufficient, then the civil law and criminal law will be applied according to uupplh year 2009. the obstacles in the law enforcement against the crime are the lack of legal discipline and legal awareness among the owners of the businesses. keywords: criminal law enforcement, liquid waste disposal permit, laundry business