Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: untuk mengetahui peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) terhadap pelayanan publik berupa penerbitan izin mendirikan bangunan (imb) di kota tarakan. jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. teknik penelitian data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model deskritif kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) kota tarakan sebagai salah penyelenggara pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan terhadap masyarakat yang berupa penerbitan izin mendirikan bangunan (imb) di kota tarakan. dalam hal ini pelayanan perizinan dpm-ptsp kota tarakan berpengaruh pada lama atau cepatnya penerbitan imb. pada pelaksanaannya pelayanaan perizinanan seharusnya berdasarkan pada pasal 4 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. namun faktanya dalam pelaksanaanya ada beberapa asas yang sering tidak bisa dijalankan seperti kepastian hukum, asas keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, asas ketepatan waktu dan kecepatan serta kemudahan dan keterjangkauan dikarenakan kendala – kendala yang dikarenakan faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu pemohon sendiri yang menyebabkan kendala seperti pemohon yang terlambat membayar retribusi imb dan faktor internal atau faktor dari dalam yaitu kendala yang disebabkan oleh penyelenggara pelayanan publik sendiri yaitu rekomendasi teknis untuk penerbitan imb dari opd terkait lambat diterima oleh dpm-ptsp sehingga proses penerbitan imb menjadi terkendala.

This skripsi research aims to answer the research problems, namely: to know the role of one-stop integrated services and investment services (dpmptsp) on public service issuance of building construction permits (imb) in tarakan city. this type of research is empirical juridical. data research techniques are carried out by observation, interviews and documentation. while the data analysis technique used is a qualitative descriptive model. the results showed that tarakan city's one stop integrated investment and service office (dpm-ptsp) as one of the public service providers had a very important role in providing investment services and licensing to the community in the form of issuing building construction permits (imb) in tarakan city . in this case the tarakan city ptsp dpm-licensing service has an effect on the length or speed of issuance of imb. in the implementation of licensing services should be based on article 4 of law number 25 of 2009 concerning public services stating that the implementation of public services based on legal certainty, equality of rights, balance of rights and obligations, professionalism, participation, equality of treatment / non-discrimination, openness, accountability , facilities and special treatment for vulnerable groups, timeliness and speed, ease and affordability. but in fact in the implementation there are several principles that often cannot be implemented such as legal certainty, the principle of balance of rights and obligations, professionalism, the principle of timeliness and speed and ease and affordability due to constraints caused by external factors or external factors which cause the applicant himself constraints such as applicants who are late paying imb retribution and internal factors or factors from within the constraints caused by the public service providers themselves, namely the technical recommendations for issuance of imb from the related opd are slowly accepted by dpm-ptsp so that the imb issuance process becomes constrained.