UPT. Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Inisiatif DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan Masa Bakti 2019-2024)

Inisiatif DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan Masa Bakti 2019-2024)

Pengarang : Muhammad Nurdin

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2022
    TESIS

Abstrak Indonesia

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis perspektif inisiatif dprd dalam proses program pembentukan peraturan daerah kota tarakan (studi pembentukan peraturan daerah kota tarakan masa bakti 2019-2024) dan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi dprd dalam pembentukan peraturan daerah kota tarakan (studi pembentukan peraturan daerah kota tarakan masa bakti 2019-2024). tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif ini, juga melakukan pendekatan empiris, adalah semata mata sebagai alat bantu menggali nilai-nilai hukum normatif yang terdapat dalam ketentuan hukum tertulis. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dari regulasi. sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa proses program pembentukan peraturan daerah kota tarakan dengan mengambil studi pembentukan peraturan daerah kota tarakan masa bakti 2019-2024, dalam perspektif insiatif dprd, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada produk perda yang dihasilkan oleh dprd kota tarakan tersebut yang merupakan hak inisiatif dprd. pelaksanaan fungsi legislasi dprd dalam pembentukan peraturan daerah kota tarakan denga mengambil studi pembentukan peraturan daerah kota tarakan masa bakti 2019-2024, pada prinsipnya telah sesuai dengan nomenklatur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan terutama undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang saat ini masih berlaku.

Abstrak Indonesia

This study aims to analyze the dprd initiatives in the program process of forming tarakan city regional regulations (study on the formation of tarakan city regional regulations for the 2019-2024 term of service) and to analyze the implementation of dprd legislative functions in the formation of tarakan city regional regulations (study on the formation of tarakan city regional regulations). term of service 2019-2024). the type of research used is the type of normative legal research. this normative legal research, as well as taking an empirical approach, is solely as a tool to explore normative legal values contained in written legal provisions. the approach used are a statutory approach and a conceptual approach. the statutory approach is an approach using legislation from regulations. while the conceptual approach is an approach by trying to build a concept that will be used as a reference in research by moving from the views and doctrines that develop in the science of law. the results show that the program process for the formation of the tarakan city regional regulation by taking the study of the formation of the tarakan city regional regulation for the 2019-2024 period, in the perspective of the dprd initiative, the results of the study indicate that until now there has been no local regulation product produced by the tarakan city dprd which is a dprd's right of initiative. the implementation of the legislative function of the dprd in the formation of the tarakan city regional regulation by taking the study of the formation of the tarakan city regional regulation for the 2019-2024 term of service, in principle, it is in accordance with the nomenclature as stipulated in the provisions of the legislation, especially law number 12 of 2011 concerning the establishment of legislation. - an invitation that is currently still valid.