Kewenangan daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara sudah jelas terdapat dalam ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerinhan daerah. dalam pengaturan manajemen aparatur sipil negara sudah ada kententuan undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dari kedua undang-undang tersebut sudah jelas terdapat hubungan yang saling bersinergi dalam memajukan aparatur yang ada di daerah untuk mewujudkan pembangunan nasional khususnya masyarakat yang ada di daerah adapun rumusan masalah adalah .problematika pemberian izin belajar kepada pns dilingkungan pemerintah daerah malinau dan model kebijakan pemerintah kabupaten malinau dalam pemberian izin belajar bagi pegawai negeri sipil. sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan problematika pelaksanaan program izin belajar dilingkungan pemerintah kabupaten menghadapi kendala dalam permohonan izin belajar pegawai negeri sipil kabupaten malinau antara lain adalah terbatasnya universitas di sekitar kabupaten malinau maupun provinsi kalimantan utara yang mempunyai akreditasi sesuai yang ditentukan untuk izin belajar, tidak adanya batas waktu yang menentukan tentang lamanya izin belajar, terbatasnya apbd kabupaten malinau untuk anggaran program tugas belajar, adanya pengaruh politik bagi penetuan pns yang mengajukan permohonan izin belajar, dan pengawasan dari pkd yang kurang tegas dan model kebijakan hukum pemerintah kabupaten malinau dalam pemberian izin belajar bagi pegawai negeri sipil melalui program izin belajar bagi pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil melalui peraturan bupati malinau nomor 11 tahun 2009 tentang tata cara izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten malinau. model kebijakan hukum demikian terbuka bagi semua pns yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati malinau

The regional authority in developing the capacity of the state civil apparatus is clearly contained in the provisions of law number 23 of 2014 concerning regional government. in the management setting of the state civil apparatus, there is already a provision of law number 5 of 2014 on the state civil apparatus, from the two laws it is clear that there is a synergistic relationship in advancing the existing apparatus in the regions to realize national development, especially the people in the region. regional government the formulation of the problem is the problem of granting study permits to civil servants in the malinau local government and the malinau district government policy model in granting study permits to civil servants. while the research method used is a normative juridical research method using primary and secondary legal materials with a conceptual approach and statute approach based on the results of the study, the key to the implementation of the study permit program in the malinau regency government is facing obstacles in the application of civil studies in malinau regency, including the limited number of universities around malinau regency and north kalimantan province which have accreditation as specified for study permits, there are no limits. the time that determines the study permit, the limited mainau regency apbd for assignment program budget, the political influence for civil servants who apply for a study permit, and supervision from the pkd which is less strict and the malinau regency government legal policy model in study permits for civil servants through study permit program for civil servants in order to improve the quality of human resources of civil servants through the malinau regent regulation number 11 of 2009 concerning procedures for study permits for civil servants in the malin regency government au. the legal policy model is open to all civil servants who have met the requirements set out in the malinau regent's regulation