Dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut pada prinsipnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa peran serta masyarakat maka produk hukum tersebut akan kehilangan esensi keberlakuannya. penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten berau juga telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih ada saja peraturan yang mengatur tentang masyarakat yang dinilai kurang efektif karena salah satu faktornya adalah kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten berau. terdapat dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu, 1) bagaimana bentuk partisipasi publik dalam pembuatan peraturan daerah di kabupaten berau?, dan 2) apa saja hambatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten berau? isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian yuridis empiris yaitu dengan model yuridis sosiologis dan analisis data dilakukan secara kualitatif. dari hasil penilitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dari sekian bentuk partisipasi masyarakat, yaitu a.rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. pada kenyataan nya masih dalam bentuk rapat dengar pendapat dan cenderung terbatas hal ini terjadi di dprd kabupaten berau. selain itu hambatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten berau disebabkan bebrapa hal yaitu: 1.kurang luasnya lingkup sosialisasi pemerintah; 2.substansi ide masyarakat dalam partisipasi kurang tepat; 3. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi; dan 4.jarak masyarakat yang ada di desa-desa terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan

Tidak Tersedia Deskripsi